Sabtu, 12 Agustus 2006	Memperjuangkan Kemerdekaan dan Keadilan Kebenaran dan Perdamaian Berdasarkan Kasih	No. 5375
Halaman Utama Tajuk Rencana Nasional Ekonomi Uang & Efek Jabotabek Nusantara Luar Negeri Olah Raga Iptek Hiburan Feature Mandiri Ritel Hobi Wisata Eureka Kesehatan Cafe & Resto Hotel & Resor Asuransi Otomotif Properti Budaya CEO Opini Foto Karikatur Komentar Anda Tentang SH	Lumpur Lapindo Dibuang ke Laut Jakarta—Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengatakan pihaknya terpaksa menyetujui lumpur hasil pengeboran PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, dibuang ke laut dengan syarat harus sudah diolah menjadi air normal. ”Kementerian Lingkungan Hidup tidak menyetujui lumpur itu dibuang ke laut, tetapi kalau terpaksa, lumpurnya harus sudah diolah atau dipisahkan hingga menjadi air normal,” katanya usai sidang kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (11/8) malam. Pemerintah memberikan waktu selama tiga bulan untuk terlebih dahulu membuat waduk di sekitar semburan lumpur guna menampung luapan lumpur tersebut sambil menunggu upaya penghentian luapan lumpur. Namun jika semburan tersebut tidak bisa dihentikan dan waduk yang dibuat tidak mampu menampung selama tiga bulan ini, lumpur tersebut akan dialirkan ke laut melalui pipa sepanjang 14 km. ”Lumpur yang dialirkan ke laut sudah harus dipisahkan sehingga bukan lagi lumpur, tetapi air normal seperti air hujan yang tidak berbahaya,” katanya. Saat ini, pihak Lapindo Brantas sudah mulai menyiapkan pipa yang akan digunakan untuk menyalurkan air dari lumpur tersebut. Menurut Rachmat, biaya untuk pembuatan waduk dan pipa pembuangan lumpur ke laut semuanya menjadi tanggungan PT Lapindo dan tidak ada sama sekali uang negara yang dikeluarkan. Sementara itu, dalam siaran pers PT Lapindo yang diterima SH, yang akan dibuang ke laut adalah air lumpur, bukan lumpur, yang telah menjalani perlakuan sehingga memenuhi baku mutu laut. Sementara itu, dari Sidoarjo dilaporkan, ratusan warga Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, merasa kecewa atas kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Pasar Baru Porong, Jumat petang, karena gagal berdialog dengan Presiden. Warga yang sejak banjir lumpur panas itu terjadi hidup di penampungan pengungsi di Balai Desa Renokenongo merasa tidak puas dengan janji-janji Lapindo Brantas Inc yang tidak terbukti. Karena itu, warga ingin berdialog langsung dengan Presiden tentang hal ini, sehingga Presiden mengetahui secara langsung keluhan warga, dan tidak hanya mendapatkan informasi sepihak dari Lapindo. Menurut Sutomo, Ketua RT 20 Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, sebenarnya warga ingin berdialog secara langsung dengan Presiden. Pihaknya ingin menyampaikan bahwa santunan Rp 300.000/jiwa/bulan untuk bulan Juli belum diberikan, padahal saat ini sudah menginjak pertengahan Agustus. “Selain itu, kami ingin berdialog dengan Presiden mengenai ganti rugi yang seharusnya diterima warga,” jelas Sutomo. Di bagian lain, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa Lapindo Brantas Inc harus memikul semua biaya atas peristiwa semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo ini sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan tersebut atas bencana ini. “Biaya untuk mengatasi semua ini harus ditanggung oleh Lapindo dan perusahaan itu memang harus memikul tanggung jawab atas bencana ini. Saya sudah mendapatkan jawaban bahwa Lapindo siap mengatasi semua ini,” kata Yudhoyono dalam sambutan singkatnya di penampungan pengungsi Pasar Baru Porong, Jumat (11/8) petang. Sebelum datang di Pasar Baru Porong, Presiden melihat lokasi banjir lumpur dari udara dengan helikopter. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meninjau langsung lokasi snubbing unit yang sudah gagal total menghentikan semburan lumpur, serta melihat tanggul-tanggul penahan lumpur di sekitar titik semburan lumpur. “Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten beserta semua pihak akan bekerja keras untuk mengatasi semburan lumpur ini. Saya datang untuk mempercepat langkah-langkah agar lumpur tidak mengalir ke tempat-tempat pemukiman yang lebih luas lagi,” kata Presiden. Prioritas utama, lanjutnya, adalah langkah-langkah untuk menyelamatkan warga masyarakat yang menjadi korban atas bencana ini, termasuk mendapatkan pelayanan perawatan, pengamanan, juga memenuhi kebutuhan makan dan keperluan sehari-hari. Pada kesempatan itu, Presiden juga minta agar sementara ini jalur tol Gempol-Porong digratiskan. Pengguna jalan tol tersebut merasa kurang nyaman dan perjalanannya terganggu. “Pengguna jalan tol jalur Porong-Gempol tidak usah membayar, sampai situasi pulih kembali,” ungkapnya. Sekolah Libur Jebolnya tanggul di Desa Siring, Kamis lalu, membuat tiga sekolah, yakni SDN Siring 1, SDN Siring 2, dan SDN Kedunbendo 2 terpaksa meliburkan murid-muridnya. Hingga Sabtu pagi, luberan lumpur masih menggenangi ruang-ruang kelas sekolah tersebut. Ketiga sekolah tersebut telah mengumumkan meliburkan muridnya hingga Senin (14/8). Tetapi libur itu bisa saja diperpanjang sambil mencari alternatif gedung lain untuk dijadikan ruang-ruang kelas, jika hingga Senin mendatang lumpur belum juga surut. Sementara itu, Ketua DPR RI Agung Laksono mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah cepat dalam menangani semburan lumpur Lapindo Brantas Inc di Kecamatan Porong, Sidoarjo. Melalui Komisi VII, DPR RI juga telah menyampaikan sikap politiknya terkait dengan percepatan penanganan bencana lumpur. “Komisi VII telah menyampaikan sikap politiknya dan mendesak pemerintah mengambil langkah-langkah konkret. Kami juga minta agar masyarakat tidak antipati dan apriori terhadap perbaikan yang disampaikan pemerintah maupun Lapindo,” kata Agung Laksono Bangun Rumah Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa PT Lapindo Brantas harus merelokasi warga yang terkena lumpur panas dengan membangun rumah permanen dalam sebuah kompleks.Dan semua biaya ditanggung oleh PT Lapindo sedang pemerintah setempat yang melaksanakannya. Hal itu disampaikan Wapres dalam acara rutin dengan wartawan usai shalat Jumat, di Kantor Presiden, Jumat (11/8). ”Rumah-rumah di kompleks sekitar itu tidak bisa lagi diharapkan untuk di tempati dalam jangka panjang. Karena itu keputusannya harus direlokasi permanen dan ini tugas dari Lapindo tapi dikordinasi dan diatur oleh Pemda setempat. Pemda melaksanakannya, PT Lapindo yang membiayai seluruhnya, sehingga masyarakat akan mendapat rumah yang sesuai dan baru serta luas tanah yang sesuai apa yang dipunyai sebelumnya dan juga harus bedol desa,”ujarnya. Masyarakat diharapkan mendapat rumah yang lebih baik, kompleks lebih baik, dengan fasilitas lebih baik. Pembangunan perumahan ini bisa dimulai dari sekarang tergantung kecepatan kontraktornya. Karena itu, PT Lapindo bersedia membiayai secara total dan semua biaya operasional akan ditanggung oleh PT Lapindo sendiri. Menjawab pertanyaan apakah akan menggunakan dana bencana alam dari APBN, Wapres dengan tegas menyatakan sama sekali tidak, karena dalam rapat koordinasi, Kamis (10/9), di kantor Wapres, ditegaskan seluruh total biaya ditanggung PT Lapindo Brantas. Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis mengatakan PT Lapindo Brantas tidak akan mendapat dana dari APBN untuk menanggung biaya kerugian yang diakibatkan oleh semburan lupur panas di Sidoarjo, Jawa Timur. Alasannya, masalah tersebut tidak termasuk kategori bencana, tetapi akibat kelalaian sebuah perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha. “Tidak fair dong kalau APBN dianggarkan untuk mengatasi persoalan itu. Ini kan perusahaan swasta. Masa mereka yang buat itu, lalu kita semua yang tanggung?” ujar Emir Moeis. Di bagian lain, Rudi Rubiani, Ketua Tim Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan tim penanggulangan lumpur Lapindo bisa dilakukan melalui penyuntikan lumpur berat dan semen. Tim yang dipimpinnya memiliki 2 skenario, yakni skenario penanggulangan dalam 1 dan 3 bulan. (inno jemabut/eddy lahengko/sigit wibowo/layana susapto) Copyright © Sinar Harapan 2003